 |
| Foto bersama Ketua DPRD HSU dengan bupati dan sekda. |
Yogyakarta – Pemerintah daerah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah yang digelar di Yogyakarta pada Rabu (19/3). Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Fadilah, Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani, serta Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara, Adi Lesmana.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai strategi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Fadilah, menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan berkualitas.
Fadilah menyambut baik kegiatan ini, menurutnya, dengan adanya rakor ini, diharapkan semakin berdampak positif bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara agar semakin menerapkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Utara, Sahrujani, menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi sangat bergantung pada komitmen dan integritas setiap kepala daerah. "Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat," ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Utara, Adi Lesmana, menambahkan bahwa digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi. "Dengan sistem pemerintahan yang berbasis digital, transparansi dapat lebih terjaga, sehingga celah-celah penyimpangan dapat diminimalisir," katanya.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi para kepala daerah untuk memperkuat integritas serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan bersih. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi pedoman dalam implementasi kebijakan di daerah masing-masing guna mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sumber: Humas DPRD HSU
Uploder: Tim
