 |
| Junaidi Tokoh Pemuda HSU |
Amuntai - Banjir kembali melanda Amuntai dan sekitarnya, membuat warga resah. Kondisi ini semakin menguatkan pertanyaan publik terkait keseriusan pemerintah daerah dan DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) dalam menangani masalah banjir yang terus berulang.
Sebelumnya, pada 15 Januari 2025, DPRD HSU telah menggelar rapat dengar pendapat dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki penyebab utama banjir.
Salah satu fokus utama Pansus adalah mencari tahu apakah banjir ini murni disebabkan oleh air kiriman atau ada faktor lain, seperti aktivitas pertambangan dan perubahan tata ruang yang tidak terkendali.
Namun, hingga saat ini, Pansus tersebut belum juga terbentuk, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Warga yang terdampak mulai mempertanyakan keseriusan DPRD dan pemerintah dalam menangani bencana ini.
Junaidi, SKM, MM, CDM, tokoh pemuda Hulu Sungai Utara, menyoroti lambannya tindakan DPRD dalam menangani permasalahan banjir yang terus berulang. “Per 15 Januari 2025, sudah disepakati pembentukan Pansus DPRD untuk menyelidiki penyebab banjir ini. Apakah benar karena kiriman air dari Meratus, atau ada faktor lain seperti aktivitas pertambangan? Namun hingga sekarang, Pansus yang dijanjikan belum juga terbentuk,” ujarnya.
Menurutnya, ini menunjukkan kurangnya keseriusan pemerintah dan DPRD dalam mencari solusi jangka panjang. “Kalau tidak ada investigasi mendalam, kebijakan yang dibuat hanya akan mengulang pola lama—penanganan darurat tanpa langkah pencegahan konkret. Harusnya ada kejelasan dan komitmen nyata,” tambahnya.
Ia mendesak DPRD segera merealisasikan Pansus agar masyarakat mendapatkan transparansi dan solusi nyata. “Jangan cuma janji politik. Kalau terus dibiarkan, banjir ini akan terus berulang tanpa ada perubahan berarti,” tegas Junaidi.
Junaidi juga menyoroti dampak banjir yang semakin merugikan masyarakat, mulai dari kerusakan infrastruktur, gagal panen, hingga gangguan ekonomi.
“Setiap kali banjir datang, rakyat yang paling merasakan dampaknya. Rumah terendam, aktivitas terganggu, bahkan ekonomi lumpuh. Ini bukan lagi masalah tahunan, tapi sudah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat HSU,” jelasnya.
Ia berharap semua pihak, terutama DPRD dan pemerintah daerah, segera bertindak dengan langkah konkret. “Pansus ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah awal untuk mencari akar masalah dan solusi nyata. Kalau dibiarkan berlarut-larut, kapan masyarakat bisa merasa aman dari ancaman banjir?” pungkasnya.
Uploder: Tim
