 |
| Momen pembahasan |
Amuntai - Rapat kerja lanjutan dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Ruang Rapat DPRD Lantai 1 pada Kamis (23/1/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Mawardi SH MM, dan dihadiri Ketua DPRD H Fadilah dan Wakil Ketua II DPRD H Ahmad Al Gifari didampingi para Anggota DPRD serta Asisten I Pemda HSU Khairussalim, Kepala Bagian Hukum Setda Rusni dan Kepala-Kepala Dinas terkait.
Raperda ini sebelumnya sudah dalam harmonisasi untuk menyelaraskan materi peraturan perundang-undangan namun masih ada poin-poin tambahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Sehingga melalui Sekretariat DPRD kemudian diajukan kepada pihak DPRD untuk proses pembahasan. Setelah harmonisasi, kedepan rancangan peraturan daerah (raperda) ini akan melalui tahap fasilitasi untuk pembentukan peraturan daerah (perda).
Selain terjadinya pembahasan pasal demi pasal, ada pula perbaikan atau penambahan redaksi untuk menyempurnakan peraturan tersebut sehingga sangat penting melibatkan berbagai pihak, seperti pemda dan dinas terkait.
Ada dalam beberapa pasal yang terjadi perdebatan dari pihak eksekutif dan legislatif seperti mencari kata yang lebih tepat agar lebih efektif.
DPRD HSU juga menambahkan saran untuk dimuatnya dalam Raperda ini mengenai pencegahan maraknya perjudian/judi online yang telah meracuni anak-anak bangsa terutama anak-anak daerah di Kabupaten HSU
Rapat berjalan kondusif hingga berakhirnya pembahasan pada bab penutup pada pasal terakhir. Pimpinan rapat Mawardi SH MM menyampaikan bahwa terkait apa yang menjadi pembahasan hari ini mohon untuk dapat dikonsultasikan lagi nantinya ke biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan.
Sumber: Humas Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD HSU
Uploder: Tim
