 |
| Bupati HSU H. Abdul Wahid HK saat jadi nara sumber dalam acara dialog khusus dengan tema Restorasi Gambut Di Mata Pamerintah Daerah yang di selenggerakan oleh Tempo gruop melalui vidcon |
AMUNTAI -IPN- Restorasi Gambut merupakan satu proses panjang untuk mengembalikan ekologi lahan gambut dan mensejahterakan masyarakat yang terdampak dari terdegradasinya lahan gambut.
Untuk melakukan hal tersebut Pamerintah Pusat membentuk satu Badan Khusus yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk melakukan restorasi ekosistem Gambut dengan tetap menjaga kandungan air didalam gambut tersebut.
Dalam upayanya tersebut BRG berkerja sama dengan daerah yang menjadi sasaran kegiatan restorasi itu di antaranya Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang hampir 89 % daerah perairan dan mempunyai lahan gambut yang cukup luas, yaitu sekitar 25.672 HA dan seluas 6.273 HA merupakan prioritas restorasi.
Hal ini disampaikan Bupati HSU H. Abdul Wahid HK saat jadi nara sumber dalam acara dialog khusus dengan tema Restorasi Gambut Di Mata Pamerintah Daerah yang di selenggerakan oleh Tempo gruop melalui vidcon Jum'at, 24-07-2020 di Mess Negara Dipa dan disiarkan secara live streaming melalui yuotube, media sosial tempo dan Tempo Tv dan dipandu langsung oleh Anton Aprianto sebagai Moderator yang juga menjabat sebagai Wakil Pimpinan Redaksi Tempo. Co.
Geografis HSU adalah daerah yang 89 % daerah perairan atau rawa dan tanah gambut termasuk yang dominan didaerah kami, berkaitan dengan program BRG di HSU yang sesuai dengan keputusan yang telah diterbitkan yaitu ada 16 desa peduli gambut yang merupakan objek pendampingan oleh BRG.
"Kami merasa BRG ini sangat bermanfaat bagi desa desa yang ada di daerah ini. Sebab memberikan dampak sangat positif dibidang Sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian kerakyatan serta pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan masyarakat dan disamping peningkatan wawasan terhadap perekonomian produktif didesa," jelasnya.
Wahid juga menyampaikan bahwa Pamerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan selalu bersenergi dengan semua aparat seperti TNI - Polri dan instansi terkait, baik yang ada didesa ataupun di kabupaten.
 |
| Momen seminar lewat live streaming |
Melimpahnya lahan gambut tentunya daerah kami jadi rentan terhadap kebakaran, dimana kebakaran ini di akibatkan masih kurang nya pemahaman masyarakat terhadap kerugian yang ditimbulkan dengan pembukaan lahan dengan cara dibakar dibandingkan dengan ke untungan yang didapatkan hanya oleh beberapa orang serta kebutuhan mendesak.
Sehingga masyarakat melakukan pembakaran lahan, namun kami selalu memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat melalui perangkat desa agar tidak membuka lahan dengan dibakar, bahkan kami juga memberikan bantuan melalui instansi terkait dan dana desa untuk menunjang pencegahan karhutla sehigga didesa tersedia sarana dan prasarana untuk pencegahan karhutla tersebut.
"Saya sangat mengapresiasi kepada aparat dan masyarakat yang peduli dan siaga dengan bahaya karhutla sehingga membentuk kelompok atau semacam satgas yang selalu berkoordinasi dan selalu bersenergi,"tambahnya.
Di akhir acara Wahid juga menjelaskan dan berharap dalam menunjang program BRG Pamerintah telah menerbitkan Perbub serta berharap BRG tetap menjadi pendamping bagi desa.
"Dari 2019 kami sudah terbitkan Perbub untuk desa peduli gambut dan desa disekitarnya agar selalu bersenergi untuk membangun perekonomian dan kepada Pamerintah Pusat agar tetap memberikan lembaga pendamping desa, mengingat keberadaan BRG ini benar benar penting dan bermanfaat, mestinya harus diperkuat,"tutupnya.
Dalam acara dialog tersebut, selain Bupati HSU, juga di ikuti oleh Beni Hernedi, wakil bupati MuBa Sumatera Selatan,dan Kepala Desa Cohong kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Yanto L. Adam selaku nara sumber serta Suraya Afiff yang merupakan Pakar antropologi Universitas Indonesia sebagai peneliti gambut. (*)
Sumber: Diskominfo HSU untuk Info Publik News
Penulis: Rahman Kominfo
Editor: Del
