IPN – Jakarta. Sekretaris
Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yang menyebut
Presiden Kedua RI Soeharto sebagai sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
menyatakan, tidak ada yang bisa menampik bahwa Soeharto merupakan simbol KKN.
Kader Muhammadiyah itu menuturkan, semua aktivis pada 1998 melengserkan
Soeharto juga karena alasan KKN yang merajalela.
Hal itu disampaik
Raja Juli Antoni menanggapi pernyataan Prabowo soal korupsi di Indonesia ibarat
kanker stadium empat. Prabowo sampaikan itu dalam forum 'The World in 2019 Gala
Dinner' yang diselenggarakan oleh majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt
Singapura, Selasa lalu.
"Itu kan
fakta politik. Coba tanya semua orang yang aksi 1998, kenapa turunkan Pak
Harto. Ada tiga alasannya, korupsi, kolusi dan nepotis. Dia memang presiden
yang kami turunkan karena itu," kata Antoni di Kantor DPP PSI, Tanah
Abang, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).
Antoni mengaku tidak
khawatir dirinya dilaporkan ke polisi atas ucapannya sebagaimana yang akan
dialami oleh politisi PSI Ahmad Basarah. Pasalnya, kata dia, hal tersebut
merupakan fakta politik dan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia.
Partai Berkarya pun
bereaksi menanggapi pernyataan Raja Juli Antoni tersebut. Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang
menyatakan, tuduhan Antoni itu sangat serius dan bisa berimplikasi hukum.
Menurut
Badaruddin, Partai Berkarya sedang mencermati pihak-pihak yang patut
dipolisikan karena menghina Pak Harto. Lebih lanjut Badaruddin menyebut
pihak-pihak yang melontarkan tuduhan ke Pak Harto adalah Partai Komunis
Indonesia (PKI). Sebab, katanya, orang beragama tentu akan takut dosa.
“Mereka tidak
takut dosa. Agamanya apa, ya? Jangan-jangan ideologinya sama dengan PKI. Kok
mantan presiden kita dihina begitu," tegasnya.
Badaruddin
menilai pernyataan Antoni berpeluang memecah belah bangsa. Sebab, katanya,
bagaimanapun banyak mengidolakan presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu.
"Pak Harto
memang diturunkan salah satunya karena KKN mau dikurangi, tetapi sami mawon
(sama saja, red) juga sampai kini. Toh, KKN merajalela di mana-mana. Jangan
terlalu suka menyudutkan dan mencap Pak Harto dengan berbagai istilah yang
tidak senonoh,” tegasnya.
Badaruddin
menambahkan, jika ada istilah bapak korupsi tentu akan ada pertanyaan lain.
Misalnya bapak dan ibu PKI.
“Lalu muncul
pertanyaan di lapangan lalu, siapa bapak dan ibu PKI, kalau ada bapak korupsi?
Siapa simbol PKI bila ada simbol korupsi?" jelas dia
